Aturan Baru Polri Jadi Sorotan Jelang Sidang Listyo Sigit
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto resmi menandatangani aturan baru mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Penerbitan regulasi tersebut menjadi perhatian publik karena bertepatan dengan persiapan sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 yang ditandatangani pada 16 November 2026. Regulasi ini merupakan perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022.
Salah satu poin penting dalam aturan terbaru tersebut adalah penyesuaian persyaratan pangkat anggota majelis sidang etik. Perubahan ini memungkinkan personel dengan pangkat lebih rendah untuk ikut menjadi anggota majelis yang memeriksa dugaan pelanggaran etik Listyo Sigit.
Sembilan Poin Perubahan dalam Perpol Terbaru
Kadiv Humas Polri Irjen Jhonny Eddizon Isir menjelaskan bahwa terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan ketentuan dalam regulasi tersebut.
Menurut penjelasan Polri, salah satu pertimbangan utama perubahan aturan adalah adanya perkara yang melibatkan mantan Kapolri dengan pangkat tertinggi di institusi kepolisian.
Pangkat Majelis Sidang Etik Disesuaikan
Dalam Pasal 42, ketentuan mengenai kepangkatan anggota Komisi Kode Etik Polri mengalami perubahan.
Sebelumnya, anggota majelis harus memiliki pangkat sama atau lebih tinggi dibandingkan terduga pelanggar. Kini, anggota majelis dapat berasal dari personel berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah.
Ketentuan tersebut membuka peluang bagi perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal (Komjen) maupun Inspektur Jenderal (Irjen) untuk menjadi bagian dari majelis sidang etik Listyo Sigit.
Sidang Etik Bisa Dilaksanakan Secara Daring
Perubahan lainnya terdapat pada Pasal 59 ayat (2). Dalam ketentuan terbaru, terduga pelanggar dapat mengikuti sidang secara langsung maupun melalui media elektronik.
Namun, pelaksanaan sidang secara daring harus mendapatkan persetujuan Ketua KKEP.
Dengan demikian, mekanisme persidangan menjadi lebih fleksibel tanpa menghilangkan kewajiban kehadiran pihak yang diperiksa.
Baca juga : Rel Kereta 200 Meter di Langkat Raib, Polisi Lakukan Penyelidikan
Masa Penempatan Khusus Turut Berubah
Perpol Nomor 4 Tahun 2026 juga mengatur perubahan durasi penempatan di tempat khusus atau Patsus.
Jika sebelumnya masa penempatan paling lama 30 hari kerja, kini diubah menjadi maksimal 20 hari kalender.
Selain itu, aturan mengenai pengajuan banding juga disesuaikan. Hak mengajukan banding yang sebelumnya mencakup keluarga pelanggar kini dibatasi hanya kepada pelanggar.
Perubahan lainnya menyangkut batas waktu pemanggilan pemeriksaan dan ketentuan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Baca juga : Gibran Mundur dari Wapres? Ini Proses Penentuan Penggantinya
Sidang Listyo Sigit Menjadi Perhatian Publik
Penerbitan aturan baru ini semakin menarik perhatian karena Listyo Sigit dijadwalkan menjalani sidang etik pada pekan berikutnya terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Polri menegaskan bahwa proses penegakan kode etik berlaku sama bagi seluruh anggota tanpa memandang pangkat maupun jabatan.
Meski demikian, perubahan regulasi tersebut tetap menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan langsung dengan mekanisme pemeriksaan mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara.
Publik kini menantikan jalannya sidang etik Listyo Sigit serta keputusan majelis KKEP dalam menangani perkara tersebut.
Baca juga : Usulan Pemindahan Badak Jawa Picu Perhatian DPR